
Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mempawah menggelar rapat kerja bersama sejumlah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah
Rapat Kerja Komisi I DPRD Kab. Mempawah
Mempawah, Selasa, 17 November 2026 – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mempawah menggelar rapat kerja bersama sejumlah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah guna menggali informasi dan membahas kelengkapan perizinan berusaha bagi para pelaku usaha, khususnya yang memiliki skala usaha besar.
Rapat kerja tersebut dihadiri oleh perwakilan Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja, serta Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMKUKMPTSP) Kabupaten Mempawah.
Dalam pertemuan tersebut, Komisi I DPRD Kabupaten Mempawah menggali berbagai informasi terkait pemenuhan kewajiban perizinan berusaha oleh pelaku usaha, terutama perusahaan dengan skala usaha besar. Pembahasan tidak hanya menyangkut kelengkapan dokumen perizinan, tetapi juga mencakup mekanisme pengawasan, verifikasi dan validasi terhadap pemenuhan persyaratan perizinan, hingga langkah-langkah pembinaan dan pemberian peringatan kepada pelaku usaha yang belum memenuhi ketentuan atau tidak tertib dalam menjalankan kewajiban perizinannya.
Sejumlah isu menarik turut menjadi bahan diskusi, antara lain bagaimana memastikan kesesuaian antara dokumen perizinan dengan kondisi kegiatan usaha di lapangan, bagaimana koordinasi antarperangkat daerah dalam melakukan verifikasi dan validasi, serta bagaimana tahapan penanganan terhadap pelaku usaha yang belum memenuhi kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Mempawah, yakni M. Suhadi, S.H., Guntur, S.H., M. Budi Sarman, S.H., dan Subandrio, S.H., turut menyampaikan berbagai pertanyaan, pandangan, serta masukan yang memperkaya jalannya diskusi.
Suasana rapat berlangsung dinamis dan komunikatif. Pertukaran informasi antara anggota DPRD dan perangkat daerah membuka ruang diskusi yang lebih mendalam, khususnya mengenai tantangan pelaksanaan pengawasan perizinan berusaha serta pembagian peran dan kewenangan masing-masing instansi.
Bagi DPMKUKMPTSP Kabupaten Mempawah, forum ini menjadi kesempatan penting untuk menyampaikan gambaran mengenai penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha, termasuk mekanisme penerbitan perizinan melalui sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko. Di sisi lain, forum ini juga memperkuat pemahaman bersama bahwa tertib perizinan tidak berhenti pada terbitnya Nomor Induk Berusaha (NIB) atau dokumen perizinan lainnya, melainkan harus diikuti dengan pemenuhan seluruh kewajiban dan standar yang dipersyaratkan sesuai dengan tingkat risiko serta karakteristik kegiatan usaha.
Melalui rapat kerja ini, diharapkan terbangun sinergi yang semakin kuat antara DPRD dan perangkat daerah dalam mendorong kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan perizinan. Pengawasan yang terkoordinasi, pembinaan yang berkelanjutan, serta penegakan ketentuan secara proporsional merupakan bagian penting dalam menciptakan iklim investasi yang sehat, memberikan kepastian hukum, dan mendukung pembangunan ekonomi di Kabupaten Mempawah.
Dengan demikian, penyelenggaraan perizinan berusaha tidak hanya berorientasi pada kemudahan pelayanan dan penerbitan dokumen, tetapi juga memastikan bahwa setiap kegiatan usaha berjalan sesuai ketentuan, memperhatikan aspek lingkungan, tata ruang, keselamatan, serta kepentingan masyarakat.